Buka jam 08.00 s/d jam 21.00 , Sabtu- Minggu libur
Beranda » Qawaidh Fiqhiyyah

Qawaidh Fiqhiyyah

Kategori Al-Ilmu : Qawaid Fiqhiyah

Kaidah Ke. 1 : Allah Dan Rasul-Nya Tidaklah Memerintahkan Sesuatu Kecuali Mendatangkan Maslahat

Allah Subhanahu wa Ta’ala mengabarkan bahwa perintah-perintah-Nya termasuk jajaran kenikmatan terbesar di dunia ini, dan berkaitan erat dengan nikmat-Nya nanti di akhirat. Perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala yang maslahatnya seratus persen dan larangan Allah dari sesuatu yang benar-benar rusak, dapat diketahui dari beberapa contoh berikut. Sebagian besar hukum-hukum dalam syari’at ini mempunyai kemaslahatan yang murni. Keimanan dan tauhid merupakan kemaslahatan yang murni, kemaslahatan untuk hati, ruh, badan, kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan kesyirikan dan kekufuran, bahaya dan mafsadatnya murni, yang menyebabkan keburukan bagi hati, badan, dunia, dan akhirat. Kejujuran maslahatnya murni, sedangkan kedustaan sebaliknya. Namun, jika ada maslahat yang lebih besar dari mafsadat yang ditimbulkan akibat kedustaan, seperti dusta dalam peperangan, atau dusta dalam rangka mendamaikan manusia, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan rukhshah (keringanan) dalam masalah perbuatan dusta seperti ini, dikarenakan kebaikannya atau maslahatnya lebih dominan.

Kaidah Ke. 2 : Hukum Wasilah Tergantung Pada Tujuan-Tujuannya

Jadi, apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu, maka itu berarti sebuah perintah untuk melaksanakan obyek yang diperintahkan, dan hal-hal terkait yang menyebabkan perintah tersebut tidak sempurna kecuali dengan hal-hal tersebut. Demikian pula, perintah tersebut juga mencakup perintah untuk memenuhi semua syarat-syarat dalam syari’at, syarat-syarat dalam adat, yang maknawi ataupun kasat mata. Hal ini dikarenakan Allah, Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Memiliki Hikmah, mengetahui apa yang menjadi pengaruh-pengaruh yang muncul dari hukum-hukum yang Ia Subhanahu wa Ta’ala syariatkan bagi hamba-Nya berupa lawaazim, syarat-syarat, dan faktor-faktor penyempurna. Sehingga, perintah untuk mengerjakan sesuatu bermakna merupakan perintah untuk obyek yang diperintahkan tersebut, dan juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang tidaklah bisa sempurna perkara yang diperintahkan tersebut kecuali dengannya. Dan (sebaliknya) larangan dari mengerjakan sesuatu merupakan larangan dari hal tersebut dan larangan dari segala sesuatu yang mengantarkan kepada larangan tersebut.

Kaidah Ke. 3 : Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan

Demikian pula, syariat ini penuh toleransi dalam hukum-hukum dan amalan-amalannya. Sebagai contoh, ibadah-ibadah yang tercakup dalam rukun Islam. Salah satunya dalam ibadah shalat. Jika kita lihat ibadah ini merupakan amaliah yang mudah dan hanya membutuhkan sedikit waktu. Demikian pula zakat, hanya memerlukan sebagian kecil dari harta orang yang terkena kewajiban zakat. Itu pun diambil dari harta yang dikembangkan, bukan harta tetap. Dan zakat ini dilaksanakan hanya sekali dalam setahun. Juga ibadah puasa Ramadhan yang hanya dilaksanakan selama satu bulan setiap tahun. Ibadah haji yang wajib dilaksanakan sekali saja seumur hidup bagi orang yang mempunyai kemampuan. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya, maka datang secara insidental sesuai dengan sebab yang melatarbelakanginya. Seluruh ibadah-ibadah tersebut sangat mudah dan ringan. Allah Subanahu wa Ta’ala juga mensyariatkan beberapa hal yang bisa membantu dan memberikan semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya dengan disyariatkannya berjama’ah dalam shalat lima waktu, shalat Jum’at, dan shalat hari raya. Demikian pula pelaksanaan puasa yang dilaksanakan secara bersama-sama pada bulan Ramadhan. Juga ibadah haji yang dilaksanakan bersama-sama pada bulan Dzulhijjah.

Kaidah Ke. 4 : Pelaksanaan Kewajiban Terkait Dengan Kemampuan

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban disyaratkan adanya kemampuan. Barangsiapa yang tidak mampu mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak membebankan kepadanya sesuatu yang tidak ia mampui Demikian pula Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang shahih : “Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengingkari itu dengan tangannya, jika tidak mampu maka ingkarilah dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka ingkarilah dengan hatinya, dan itu adalah serendah-rendah keimanan”. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman ketika menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah berupa pakaian dan semisalnya kepada keluarganya :”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Kaidah Ke. 5 : Syari’at Berdiri Diatas Dua Hal, Yaitu Ikhlas Dan Meneladani Rasul

Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala semata merupakan perkara yang telah disinggung nash-nash Al-Qur`ân dan Sunnah yang memerintahkannya, menjelaskan keutamaannya, dan batilnya suatu amalan jika tidak disertai dengannya. Adapun niat untuk mengerjakan amalan itu sendiri, maka meskipun hal itu harus ada dalam setiap amalan, akan tetapi hal tersebut dipastikan keberadaannya dalam setiap amalan yang dikerjakan oleh orang yang memiliki akal dan kesadaran. Karena niat dalam makna tersebut merupakan suatu keinginan untuk mengerjakan suatu perbuatan, dan setiap orang yang berakal pasti meniatkan amalan yang ia kerjakan tersebut. Sebagaimana kaidah ini masuk dalam permasalahan ibadah, maka masuk pula dalam permasalahan muamalah. Maka setiap muamalah baik berupa jual beli, ijarah (sewa-meyewa), syirkah (persekutuan dagang), atau selainnya yang terdapat larangannya dalam syari’at, maka muamalah tersebut batil dan haram dilaksanakan, meskipun pelaku muamalah tersebut saling ridha. Dikarenakan keridhaan dalam masalah ini disyaratkan setelah terpenuhinya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan rasul-Nya. Oleh karena itu, praktek-praktek muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya, seperti melebihkan sebagian anak atas sebagian yang lain dalam pemberian, wasiat, dan warisan.
Kaidah Ke. 6 : Hukum Asal Dalam Peribadahan Adalah Dilarang

Misalnya orang yang menyatakan tentang wajibnya melaksanakan suatu sholat atau puasa tertentu tanpa adanya dalil yang menunjukkan tentang kewajibannya dari Al Qur’an maupun As Sunnah. Atau seorang yang mengada-adakan perkara bid’ah dalam pelaksanaan wuquf di Arafah. Atau menganjurkan untuk melempar jumrah di selain waktunya. Demikian pula orang yang menyatakan sunnahnya ibadah di suatu waktu atau tempat tertentu tanpa adaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan tidak ada dalilnya yang syar’i. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah Dzat yang Maha Bijaksana kepada para hambanya, sehingga tidak ada hukum yang sesuai dengan manusia kecuali hukum-Nya dan tidak ada agama yang benar kecuali agama-Nya. Adapun perkara adat, seperti makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, perindustrian, dan semisalnya, maka asalnya diperbolehkan. Maka, barangsiapa yang menyatakan haramnya suatu hal dari perkara-perkara tersebut, padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala dan rasul-Nya tidak mengharamkannya maka ia adalah seorang yang mengada-adakan perkara bid’ah. Perbuatan orang tersebut semisal dengan perbuatan orang-orang musyrik yang mengharamkan sebagian makanan yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan rasul-Nya.

Kaidah Ke. 7 : Taklif Adalah Syarat Wajib Beribadah Adapun Tamyiiz Menjadi Syarat Sah Ibadah

Maksudnya, seseorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal, telah terkena kewajiban untuk melaksanakan seluruh ibadah yang bersifat wajib, dan pundaknya telah terbebani dengan seluruh beban syari’at. Hal ini dikarenakan, Allah Azza wa Jalla Raûf Rahîm (Dzat yang Maha Santun dan Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. Sebelum seorang insan mencapai usia dimana ia telah sanggup menjalankan ibadah-ibadah dengan sempurna, yaitu pada usia baligh, maka Allah Azza wa Jalla tidak membebankan beban-beban syariat kepadanya. Demikian pula, jika seseorang tidak memiliki akal (gila atau tidak sadar, red) – yang menjadi hakikat seorang insan-, maka ia lebih utama untuk tidak dikenai beban. Orang yang tidak memiliki akal, tidak berkewajiban melaksanakan ibadah apapun dan jika pun ia mengerjakannya, maka apa yang dilakukan tidak sah. Karena, ada diantara syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah yang tidak terpenuhi yaitu niat. Niat tidak mungkin terwujud dari orang yang tidak berakal. Usia baligh dapat diketahui dengan beberapa tanda di antaranya dengan keluarnya air mani.

Kaidah Ke. 8 : Hukum Syar’i Tidak Akan Sempurna Kecuali Terpenuhi Syarat Dan Rukunnya

Kaidah agung ini mencakup permasalahan-permasalahan dalam syari’at, baik yang bersifat ushûl (permasalahan pokok) maupun furu’ (permasalahan cabang). Di antara sisi manfaat terbesar kaidah ini bahwa kita banyak menjumpai nash-nash (dalil-dalil) memuat janji akan masuk surga dan selamat dari neraka dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu. Begitu juga banyak nash-nash yang berisi ancaman masuk neraka, terhalang masuk surga atau ancaman tidak bisa mendapatkan sebagian nikmat surga. Untuk memahami nash-nash tersebut tidaklah cukup dengan melihat makna lahiriahnya (tekstual) semata (tanpa menghubungkannya dengan dalil dan kaidah-kaidah syar’i yang lain). Demikian pula, nash-nash tentang ancaman bagi seseorang yang mengerjakan suatu larangan tertentu bahwa ia akan dimasukkan ke neraka atau diharamkan masuk surga atau diharamkan dari sebagian nikmat surga, maka realisasi nash-nash itu pun harus dikaitkan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disertai dengan tidak adanya mawâni’ (faktor-faktor penghalangnya). Dengan penjelasan tersebut, maka terjawablah pertanyaaan dan masalah mengenai maksud banyak nash-nash yang memuat janji dan ancaman.

Kaidah Ke. 9 : ‘Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat

Apabila Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya telah menentukan hukum sesuatu secara jelas, baik wajib, sunat, haram, makruh, ataupun mubah, juga telah dijelaskan batasan dan rinciannya, maka kewajiban kita adalah berpegangan dengan rincian dari Allah Azza wa Jalla sebagai penentu syariat ini. Misalnya, dalam perintah shalat, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan batasan-batasan dan rincian-rinciannya. Oleh karena itu, kita wajib berpegang dengan perincian ini. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, seperti zakat, puasa, dan haji, Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya n telah menjelaskannya secara detail. Sedangkan jika Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya telah mensyariatkan sesuatu, sementara batasan dan penjelasan detailnya tidak disebutkan secara tegas, maka dalam masalah seperti ini, al-‘urf (adat) dan kebiasan yang telah populer di tengah-tengah masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menentukan batasan dan rincian perkara tersebut. Dalam mengembalikan batasan suatu perkara kepada adat kebiasaan tersebut, terkadang Allah Azza wa Jalla menyebutkannya secara langsung.

Kaidah Ke. 10 : Bukti Wajib Didatangkan Oleh Orang yang Menuduh

Apabila ia tidak bisa mendatangkan bukti tersebut maka ia tidaklah berhak menerima bagian dari wakaf atau warisan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan bayyinah (bukti) dalam persengketaan harta, hak-hak, serta kesepakatan-kesepakatan, adakalanya terdiri atas dua orang laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah si penuntut, atau dakwaan si penuntut dan ketidaksediaan si tertuntut untuk mengucapkan sumpah. Dalam hal ini, jika harta yang diperkarakan tersebut berada di tangan orang yang tidak mengklaim harta tersebut sebagai miliknya, maka bukti si penuntut adalah pensifatan atau (penggambaran)nya terhadap barang tersebut dengan sifat yang sesuai. Misalnya, ada seseorang yang menemukan luqâthah (barang temuan). Kemudian setelah berselang beberapa waktu datanglah kepadanya seseorang yang mendakwakan mengaku bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, maka, orang yang mengklaim tersebut harus mendatangkan bukti kebenarannya dengan menyebutkan sifat barang tersebut secara tepat
Kaidah Ke. 11 : Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula

Seseorang yang yakin bahwa dirinya dalam keadaan suci (tidak berhadats) kemudian muncul dalam benaknya keraguan apakah ia telah berhadats ataukah belum, maka asalnya ia masih dalam keadaaan suci, sampai ia yakin bahwa ia memang telah berhadats. Demikian pula, seseorang yang yakin bahwa ia dalam keadaan berhadats kemudian ragu-ragu apakah ia sudah bersuci ataukah belum maka asalnya ia tetap dalam keadaan berhadats. Seseorang yang ragu-ragu terhadap air yang ada dalam suatu wadah, apakah air tersebut masih suci ataukah tidak, maka ia mengembalikan pada hukum asalnya, yaitu hukum asal air adalah suci (tidak najis), sampai muncul keyakinan bahwa air tersebut memang telah berubah menjadi tidak suci lagi karena terkena najis. Demikian pula, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Maka kapan saja seseorang ragu-ragu tentang kesucian air, baju, tempat, bejana, atau selainya maka ia menghukuminya dengan hukum asal tersebut, yaitu asalnya suci. Oleh karena itu, jika seseorang terkena air dari suatu saluran air, atau menginjak suatu benda basah, padahal ia tidak mengetahui apakah benda tersebut suci ataukah tidak, maka asalnya benda tersebut adalah suci (tidak najis).

Kaidah Ke. 12 : Harus Ada Saling Ridha Dalam Setiap Akad

Seluruh akad, baik mu’âwadhah ataupun tabarru’ tidaklah sempurna kecuali disertai saling ridha antara orang-orang yang melaksanakan akad tersebut. Hal ini disebabkan akad-akad tersebut mengkonsekuensikan perpindahan kepemilikan dan hak dari satu pihak kepada pihak yang lain atau merubah suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kesemuanya itu mengharuskan adanya saling ridha. Maka, barangsiapa yang dipaksa untuk melaksanakan suatu akad, atau membatalkannya tanpa alasan yang haq, maka akad atau pembatalan akad tersebut tidaklah sah. Keberadaannya sama seperti ketidak-adaannya. Namun demikian, ada beberapa pemasalahan yang dikecualikan dari kaidah yang bersifat umum ini. Contohnya adalah seseorang yang dipaksa untuk melaksanakan suatu akad tertentu atau membatalkan suatu akad dengan paksaan yang sifatnya haq, maka hal tersebut diperbolehkan. Kaidah dalam masalah ini adalah barangsiapa yang menolak menunaikan kewajiban yang harus ia tunaikan, kemudian ia dipaksa untuk menunaikannya maka ia dipaksa dengan haq. Implementasinya dapat diketahui dengan beberapa contoh berikut.

Kaidah Ke. 13 : Perbuatan Merusakkan Barang Orang Lain Hukumnya Sama

Kaidah ini memberikan patokan dalam perbuatan seseorang yang melakukan perusakan, baik kepada jiwa ataupun harta orang lain. Kaidah ini juga menjelaskan bahwa barangsiapa yang merusakkan barang orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia wajib mengganti barang yang ia rusakkan tersebut atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta. Sama saja, apakah kerusakan tersebut terjadi karena kesengajaan olehnya, atau karena tidak tahu, atau karena lupa. Maka kewajiban mengganti barang atau membayar ganti rugi tersebut tidaklah terbatas pada perusakan yang dilakukan dengan sengaja. Bahkan kewajiban terebut tetap berlaku meskipun perbuatan perusakan dilakukan tanpa kesengajaan, atau ketidak tahuan, atau karena lupa. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mewajibkan pembayaran diyat (ganti rugi) dalam pembunuhan yang terjadi karena khatha’ (tersalah). Adapun sisi perbedaan antara perusakan yang dilakukan secara sengaja dengan yang dilakukan tanpa kesengajaan adalah ada tidaknya dosa sebagai akibat perbuatan tersebut.

Kaidah Ke. 14 : Kerusakan Barang Di Tangan Orang Yang Diberi Amanah

Orang-orang yang mempunyai status sebagai al-amîn tersebut tidak dibebani kewajiban untuk mengganti atau menanggung ganti rugi jika barang yang diamanahkan kepadanya rusak. Yang demikian ini merupakan konsekuensi amanah yang telah ia pikul dalam membawa dan menjaga harta tersebut. Kerusakan barang yang terjadi di tangannya itu seolah-olah terjadi di tangan pemiliknya. Namun demikian, jika kerusakan itu terjadi karena ta’addi (pelanggaran terhadap harta) atau tafrîth (melalaikan penjagaan harta); maka dalam hal ini ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi tersebut. Adapun perbedaan antara ta’addi dan tafrîth adalah bahwa ta’addi merupakan tindakan mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap harta yang diamanahkan, berupa memanfaatkan atau melakukan tasharruf terhadap harta tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tafrîth adalah meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia kerjakan terhadap harta yang diamanahkan, yaitu melalaikan penjagaan terhadap harta tersebut.

Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan

Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari’at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara ihsân, seperti karib kerabat, isteri, tetangga, dan semisalnya. Di antara penerapan kaidah ini adalah : Seseorang dilarang menggunakan barang miliknya jika hal itu menimbulkan madharat (gangguan atau bahaya) kepada tetangganya. Meskipun ia mempunyai hak milik secara penuh terhadap barang tersebut, namun dalam pemanfaatannya haruslah diperhatikan supaya tidak memadharatkan, mengganggu, ataupun merugikan tetangganya. Tidak diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan-jalan kaum Muslimin, di pasar-pasar mereka, ataupun di tempat-tempat kaum Muslimin yang lain. Baik gangguan itu berupa kayu atau batu yang menggangu perjalanan, atau lobang galian yang bisa membahayakan, atau bentuk gangguan lainnya

Kaidah Ke. 16 : Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Ssesuatu Dan Al-Fadhl (Tambahan) Itu Sunnah

Berkaitan dengan akad hutang piutang, maka orang yang menghutangi boleh menagih dan menerima pelunasan harta apabila orang yang berhutang memang mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya ketika jatuh tempo pembayarannya. Namun, apabila ternyata belum mampu untuk membayar, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan supaya orang yang berhutang diberi tangguh sehingga pembayarannya bisa ditunda. Inilah makna al-‘adl. Allah Azza wa Jalla berfirman: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”. Namun demikian, jika orang yang menghutangi mau bersedekah dan menganggap lunas hutang tersebut, maka itulah yang paling utama. Inilah makna al-fadhl dan hukumnnya sunnah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu”. Apabila seseorang menjadi pengasuh anak yatim, maka ia diperbolehkan untuk makan dan minum bersama-sama anak yatim tersebut dengan harta yang dicampurkan dari hartanya dan harta anak yatim. Inilah makna al-‘adl. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla : “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan”.
Kaidah Ke. 17-18 : Barang Mitsliyat Diganti Dengan Barang Semisalnya

Kaidah ini berkaitan dengan kasus seseorang yang mempunyai tanggungan untuk mengganti barang orang lain dikarenakan barang tersebut ia rusakkan, ia hilangkan, atau karena sebab lainnya. Dalam hal ini, timbul permasalahan, apakah ia mengganti dengan barang yang semisal ataukah cukup mengganti dengan harga tertentu senilai barang yang harus diganti tersebut. Maka, kaidah ini menjelaskan bahwa apabila barang yang dirusakkan tersebut berupa mitsliyat maka diganti dengan barang yang semisal dengannya. Dan apabila barang yang dirusakkan tersebut berupa mutaqawwamat maka diganti dengan nilai barang tersebut. Namun, para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan batasan mitsliyat dan mutaqawwamat. Sebagian Ulama’ berpendapat bahwa mitsliyat adalah semua barang yang diperjual-belikan dengan ditakar atau ditimbang. Sedangkan mutaqawwamat adalah barang-barang yang diperjual-belikan selain dengan ditakar atau ditimbang. Para Ulama’ yang lain berpendapat bahwa mitsliyat itu lebih umum daripada batasan di atas. Mereka berpendapat bahwa mitsliyat adalah segala sesuatu yang mempunyai misal yang serupa atau mirip dengannya. Sedangkan mutaqawwamat adalah barang-barang selain kategori tersebut.

Kaidah Ke. 19-20 : Apabila Harga Yang Disepakati Tidak Diketahui, Dikembalikan Kepada Harga Pasar

Dalam transaksi jual beli, pada asalnya, pembeli wajib membayar kepada penjual senilai harga yang telah disepakati oleh keduanya. Namun, apabila harga yang telah disepakati tersebut tidak diketahui karena penjual dan pembeli sama-sama lupa atau karena sebab lainnya, maka dalam hal ini timbul permasalahan tentang penentuan harga barang tersebut. Kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut di kemudian hari tidak diketahui dikarenakan suatu sebab tertentu, padahal harga barang belum diserahkan oleh si pembeli, maka dalam hal ini harga barang ditentukan sesuai umumnya harga barang tersebut di pasaran. Kaidah ini berbeda dengan kaidah sebelumnya. Karena, dalam suatu akad transaksi yang harganya telah ditentukan dan disepakati oleh pelaku transaksi, ada kemungkinan besarnya harga tersebut kemudian tidak diketahui lagi. Atau ada juga kemungkinan bahwa harga yang telah disepakati tersebut tidak mungkin diserahkan dikarenakan tidak sahnya akad transaksi, baik karena gharâr (unsur tipuan), karena adanya perkara yang haram, atau sebab-sebab lainnya.

Kaidah Ke. 22 : Shulh (Berdamai) Dengan Sesama Kaum Muslimin Itu Boleh

Diantara shulh (perdamaian) yang tidak diperbolehkan karena ada unsur haram di dalamnya dapat diketahui dari beberapa contoh berikut : Apabila Ahmad mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 100.000 kepada Zaid. Setelah beberapa waktu, Zaid lupa nominal, sementara Ahmad masih ingat nominalnya, tetapi ia tidak mau memberitahukannya kepada Zaid. Dalam hal ini, apabia Ahmad berkata kepada Zaid, “Aku juga lupa berapa jumlah hutangku itu. Bagaimana kalau kita tentukan saja jumlahnya Rp. 50.000 ? Aku rela jika jumlah hutang sebenarnya lebih kecil dari itu. Dan relakanlah jika jumlah hutang sebenarnya lebih besar dari itu.” Kemudian Zaid menyetujui tawaran Ahmad tersebut. Maka perdamaian tersebut haram bagi Ahmad, karena ia telah menghalalkan perkara yang haram. Apabila Ahmad mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 100.000 kepada Zaid, dengan jangka waktu pengembalian selama satu pekan. Setelah berlalu satu pekan, ternyata Ahmad belum bisa melunasi hutangnya. Kemudian Ahmad berkata kepada Zaid, “Berilah tenggang waktu kepadaku selama tiga hari untuk melunasi hutangku. Dan sebagai konsekuensinya, aku akan membayar hutangku sebesar Rp 100.000 dengan tambahan Rp. 20.000 untukmu.” Jika Zaid setuju, maka perdamaian seperti itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba.

Kaidah Ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati

Syarat-syarat yang haram dan menyebabkan akad tidak sah. Misalnya adalah syarat mut’ah dalam pernikahan. Yaitu pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu tersebut selesai maka pasangan suami isteri tersebut bercerai. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat pernikahan tersebut berlangsung selama satu bulan dan setelah itu pernikahan mereka berakhir. Demikian pula syarat tahlîl dalam pernikahan. Apabila seorang wanita telah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya, maka si suami tidak bisa ruju’ bekas isterinya tersebut kecuali apabila wanita tersebut telah dinikahi laki-laki lain, telah berhubungan suami isteri dengan suaminya yang baru tersebut dan telah diceraikan lagi oleh suaminya yang baru itu, tanpa ada unsur rekayasa. Jika ada rekayasa, misalnya ada laki-laki lain yang melamar wanita tersebut, kemudian si wanita ini mau tapi dengan syarat setelah menikah dan berhubungan suami isteri, dia harus dicerai, supaya bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan syarat tahlîl dalam perrnikahan. Syarat mut’ah dan syarat tahlîl adalah syarat yang fâsid (rusak) yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan awal pernikahan disyari’atkan.

Kaidah Ke. 24 : Yang Tercepat Yang Lebih Baik

Berkaitan dengan pengairan sawah dari air sungai. Apabila para pemilik sawah berselisih tentang sawah manakah yang paling didahulukan untuk mendapatkan pengairan dari sungai tersebut. Maka dalam hal ini yang paling didahulukan adalah sawah yang posisinya paling tinggi, karena biasanya posisinya lebih dekat dengan suangi. Setelah sawah tersebut dialiri air dan telah cukup maka barulah dialirkan ke sawah di bawahnya. Berkaitan dengan hewan buruan, baik di darat maupun di laut. Siapa saja yang lebih dahulu menangkapnya atau senjatanya lebih dahulu mengenainya maka dia yang lebih berhak untuk memiliki hewan tersebut. Adapun sebatas melihat hewan tersebut, maka kepemilikannya belum bisa ditentukan. Demikian pula keberadaan kayu di hutan, rerumputan yang ada di padang rumput, barangsiapa lebih dahulu sampai kepadanya maka dia lah yang lebih berhak mendapatkannya. Berkaitan dengan tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti masjid atau selainnya. Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat orang tersebut. Misalnya Ahmad sedang duduk di suatu tempat di masjid mendengarkan pengajian. Kemudian Zaid datang dan menyuruh Ahmad berdiri, kemudian Zaid duduk di tempat tersebut. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Karena Ahmad lebih dahulu sampai di tempat tersebut sehingga dia yang lebih berhak untuk duduk di sana.

Kaidah Ke. 25 : Pengundian Disyariatkan Apabila Yang Berhak Tidak Diketahui

Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam pengundian”. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Yûnus Alaihissallam ketika meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman kepada beliau, sehingga sampailah beliau di tepi pantai dan melihat kapal yang akan berlayar, maka beliau pun naik ke kapal tersebut. Ternyata muatan kapal tersebut terlalu penuh muatannya, sehingga saat berada di tengah lautan kapal tidak bisa bergerak ke depan maupun ke belakang di tengah-tengah lautan. Bila muatan tidak dikurangi, seluruh penumpang akan tenggelam. Untuk itu, mereka mengadakan pengundian untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan dikeluarkan dari kapal. Setelah dilakukan undian, keluarlah nama Nabi Yunus Alaihissallam. Selanjutnya beliau dilemparkan keluar dari kapal. Dan masuklah beliau ke mulut seekor ikan dan tinggal beberapa waktu di perut ikan itu sampai diselamatkan Allâh Subhanahu wa Ta’ala. Contoh lain, Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan pena-pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.

Kaidah Ke. 26 : Jika Terjadi Perselisihan

Kaidah ini sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan antara pemilik harta dan orang yang diserahi amanah untuk mengelola harta tersebut. Dalam akad mudharabah atau yang semisalnya, pemilik harta (pemodal) mempercayakan hartanya kepada orang lain untuk kelola, baik dalam perdagangan, sewa atau lain sebagainya. Dalam hal ini, apabila terjadi perselisihan antara pemilik harta dengan orang yang diserahi amanah berkaitan dengan harta tersebut, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang diserahi amanah. Karena pemilik harta telah mempercayakan harta kepadanya dan telah menposisikannya seperti dirinya. Namun, apabila pernyataan orang yang diserahi amanah tersebut menyelisihi kebiasaan atau tidak selaras dengan realita yang ada, maka pernyataannya tidak diterima. Misalnya, apabila seseorang yang dititipi barang mengatakan bahwa barang tersebut telah hancur karena musibah kebakaran. Sedangkan secara realita tidak ada indikasi musibah kebakaran, maka perkataannya tidak diterima. Apabila ada tanda-tanda musibah kebakaran, kemudian terjadi perselisihan antara pemilik harta dengan orang yang dititipi harta.

Kaidah Ke. 27 : Meninggalkan Perintah Dan Mengerjakan Larangan Dalam Ibadah

Apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan ia meninggalkan salah satu dari perkara wajib dalam ibadah haji, misalnya tidak bermalam di Muzdalifah, atau tidak melaksanakan thawaf wada’ karena lupa atau belum tahu hukum maka ia wajib membayar dam. Karena menyempurnakan kewajiban-kewajiban dalam haji termasuk perkara yang diperintahkan. Maka ketika ada yang meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, ia masih mempunyai tanggungan berkaitan dengan itu. Dalam hal ini dengan membayar dam sebagai pengganti ibadah yang ia tinggalkan tersebut. Apabila seseorang dalam keadaan ihram dalam ibadah haji atau umrah, kemudian ia melanggar salah satu larangan ketika berihram, misalnya memakai minyak wangi, atau memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, atau memakai tutup kepala bagi laki-laki, karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka ia tidak terkena kewajiban untuk membayar fidyah. Karena pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori mengerjakan perkara yang dilarang, dan ia melakukannya karena lupa atau ketidaktahuan. Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu tertentu, kemudian ia mengerjakannya karena lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib untuk membayar kaffarah. Karena melanggar sumpah termasuk dalam kategori mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka ketika itu dilakukan karena lupa atau tidak tahu maka ia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban yang harus ditanggung.

Bagikan informasi tentang Qawaidh Fiqhiyyah kepada teman atau kerabat Anda.

Qawaidh Fiqhiyyah | Dimas Herbal

Temukan Kami
Translate »
Sidebar Kiri
Kontak
Cart
Sidebar Kanan